Pasang surut usaha seirama dengan situasi ekonomi, politik dan keamanan yang belum stabil dialami oleh hampir semua lini perusahaan. Disamping itu arah dan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah CQ Departemen Keuangan RI dalam penyediaan jasa akuntansi secara meluas, baik jasa pembukuan, manajemen maupun jasa lainnya, menyebabkan manajemen perusahaan mengevaluasi kembali langkah dan strategi perusahaan ke depan. Peraturan dibidang perpajakan dan semakin ketatnya pengawasan pihak fiskus merupakan langkah wajib yang harus dilakukan perusahaan dalam pembenahan administrasi pembukuan maupun sistem dan prosedur operasional sebagai langkah antisipatif.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 (PP 43 Th 2025) pasal 5 ayat 2 tanggal 19 September 2025, tentang penyelenggaraan Pelaporan Keuangan, bahwa penyusunan pelaporan keuangan dapat dilakukan oleh Profesi Penunjang Sektor Keuangan yaitu Akuntan Berpraktek dan Akuntan Publik.
Kami telah banyak berpengalaman di beberapa Kantor Akuntan Publik, Konsultan, Perusahaan Nasional dan Penanaman Modal Asing (PMA), memungkinkan KJA Kami akan dapat survive dan dapat menyesuaikan dengan kondisi usaha yang ada saat ini. Legalitas Kantor Jasa Akuntan mendapatkan ijin praktek sesuai keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor : 66/KM.1PPPK/2016 tanggal 29 juni 2016. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dukungan semua pihak dalam usaha kami mengembangkan KJA SUNARMIN, SE., M.Ak., Akt., CA.